Pastikan Akurasi Data Pemilih Berusia di Atas 100 Tahun, Bawaslu Luwu Utara Awasi Coktas PDPB Triwulan IV 2026

LUWU UTARA – Dalam rangka memastikan akurasi dan validitas data pemilih, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara.

Kegiatan pengawasan tersebut menyasar pemilih yang tercatat berusia di atas 100 tahun dan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Sabbang Selatan.

Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan kesesuaian antara data administrasi kependudukan dengan kondisi faktual di lapangan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Tasran, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemilih berusia di atas 100 tahun menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui pengawasan Coktas ini, kami ingin memastikan bahwa data pemilih yang tercatat, khususnya pemilih berusia di atas 100 tahun, benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan data pemilih berkelanjutan," ujar Tasran.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta mendorong koordinasi dan sinergi dengan KPU agar proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara berharap pelaksanaan PDPB Triwulan IV Tahun 2026 dapat menghasilkan data pemilih yang semakin berkualitas, sehingga hak konstitusional masyarakat untuk memilih tetap terlindungi.

Bawaslu Kabupaten Luwu Utara berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam daftar pemilih.