Demi Mengawal PDPB Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku, Bawaslu Luwu Utara Lakukan Koordinasi ke BPS dan BPJS bersama KPU

Luwu Utara - Dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara melakukan kunjungan koordinasi ke Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Luwu Utara, Kamis (18/7/2025).

Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam menyamakan persepsi dan menyinkronkan data yang menjadi dasar dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Data kependudukan dari BPS dan data kepesertaan dari BPJS dinilai penting dalam mendukung akurasi data pemilih yang digunakan KPU dalam proses demokrasi.

Anggota Bawaslu Luwu Utara, Tasran, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan amanah Undang-Undang yang harus dijalankan secara serius dan akuntabel.

"Kami di Bawaslu berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan PDPB agar sesuai dengan regulasi. Koordinasi ini penting agar data pemilih benar-benar mencerminkan hak konstitusional warga. Dengan adanya dukungan data dari BPS dan BPJS, kami bisa lebih yakin bahwa pengawasan yang kami lakukan didasarkan pada sumber data yang valid dan akurat," ungkap Tasran.

Lebih lanjut, Tasran juga menyampaikan bahwa kolaborasi seperti ini diharapkan mampu memperkecil potensi munculnya pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar, yang kerap menjadi sumber permasalahan dalam pemilu dan pemilihan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. KPU dan Bawaslu sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi penyedia data, guna mendukung suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan yang inklusif dan demokratis.