Bawaslu Luwu Utara Umumkan 40 Peserta Terpilih P2P 2026, Siap Cetak Kader Pengawas Partisipatif

Luwu Utara, 2 Mei 2026 — Bawaslu Kabupaten Luwu Utara resmi mengumumkan peserta terpilih dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Season 2 Tahun 2026. Setelah melalui proses pendaftaran dan seleksi administrasi, sebanyak 40 peserta dinyatakan lolos dan berhak mengikuti rangkaian pendidikan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program ini menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif di Kabupaten Luwu Utara. Program P2P sendiri merupakan upaya Bawaslu untuk melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki pemahaman kepemiluan, integritas, serta komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi.

Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Tasran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah mendaftarkan diri dan menunjukkan semangat untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.

“Antusiasme peserta pada P2P tahun ini sangat luar biasa. Dari seluruh proses seleksi yang dilakukan, kami menetapkan 40 peserta terbaik untuk mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif Season 2. Kami berharap peserta yang terpilih dapat menjadi agen pengawasan partisipatif di tengah masyarakat dan ikut mengawal demokrasi yang berintegritas,” ujar Tasran.

Tasran juga mengimbau kepada peserta yang dinyatakan lolos agar tetap memantau informasi dari panitia serta memastikan nomor telepon atau WhatsApp yang didaftarkan tetap aktif untuk keperluan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan.

Sementara bagi peserta yang belum berkesempatan terpilih, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengajak untuk tetap semangat dan terus mengambil bagian dalam upaya penguatan demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Dengan diumumkannya 40 peserta terpilih ini, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara berharap program P2P 2026 mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang kritis, berintegritas, dan siap menjadi mitra strategis dalam mengawal demokrasi di daerah.