Bawaslu Luwu Utara Lakukan Pengawasan Berkelanjutan SIPOL di Helpdesk KPU: Kawal Akurasi Data dan Identifikasi Kendala Pemutakhiran Parpol

Masamba — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Supriadi, bersama staf melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Helpdesk KPU Kabupaten Luwu Utara, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawal transparansi dan keakuratan data keanggotaan partai politik (parpol) yang diinput melalui sistem SIPOL.

Pengawasan berkelanjutan tersebut juga bertujuan untuk melihat secara langsung kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU maupun parpol dalam proses pemutakhiran data keanggotaan partai politik.

Melalui pemantauan di Helpdesk KPU, Bawaslu Luwu Utara ingin memastikan seluruh proses verifikasi dan validasi data parpol dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip keterbukaan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Supriadi, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap SIPOL dilakukan secara konsisten untuk memastikan seluruh data parpol dikelola dengan baik dan akurat.

“Pengawasan SIPOL secara berkelanjutan ini kami lakukan bukan hanya untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga untuk melihat langsung kendala yang dialami KPU dan partai politik dalam proses pemutakhiran data. Bawaslu berkomitmen membantu memastikan setiap proses berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Supriadi.

Lebih lanjut, Supriadi menambahkan bahwa kolaborasi antara penyelenggara dan peserta pemilu sangat diperlukan agar pemutakhiran data parpol dapat berjalan lebih efektif.

“Kami mendorong partai politik agar aktif melakukan pembaruan data secara benar dan berkala, serta mengharapkan KPU terus memberikan pendampingan dan sosialisasi teknis yang memadai. Dengan begitu, proses pemutakhiran data parpol dapat berjalan lancar dan akurat,” tambahnya.

Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap tahapan pemilu, memastikan seluruh proses digitalisasi dan administrasi kepartaian berjalan profesional, terbuka, dan berintegritas demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.